Whole of Government: Pengertian dan Implementasinya di Indonesia

pengertian whole of government

Whole of Government: Pengertian dan Implementasinya di Indonesia. Negara kesatuan Republik indonesia sebuah langkah pandang dalam memahami persatuan dan kesatuan bangsa di zaman saat ini. Satu keanekaragaman dalam kerangka suku , agama , nilai dan kepercayaan yang ada pada suatu negara diyakini memiliki dua segi yang lain.

Di satu segi keanekaragaman akan menghadirkan satu kekayaan penglihatan sebagai kekuatan hadirnya pertumbuhan dari semua bidang. Namun disamping lainnya keanekaragaman menjadi potensi hadirnya ego bidang yang bisa sama-sama menaklukkan khususnya di badan pemerintahan.

Ketidaksamaan penglihatan , misi dan tujuan menggerakkan ada persaingan antarsektor yang bisa menyebabkan keadaan yang tidak pasti bagai saat ini. Aparat Sipil Negara ( ASN ) seharusnya jadi motor dan contoh pendorong penyatu bangsa serta dapat jadi teladan untuk masyarakat negara. Supaya tidak ada disintegrasi bangsa dan fragmentasi bidang yang berlangsung akhir-akhir ini.

Selain itu , beberapa hal terkait penyelenggaraan pemerintahan juga lagi jadi pertanyaan. Di mana terdapat beberapa rumor yang bisa dituntaskan dengan keluarnya peraturan dari lembaga. Di lain sisi ada rumor yang step penuntasannya membutuhkan upaya yang lebih dari sebatas peraturan dari pemerintahan.

Pemicunya ialah masih kurangnya usaha kerjasama dari tiap lembaga , badan pemerintahan yang ada dalam penyelesaian satu permasalahan. Kecondongan dari sistem penuntasan rumor lebih mementingkan misi dan tujuan dari instansi atau lembaga tersebut daripada kepentingan bersama.

Pengertian Whole of Government

definisi whole of government

Whole of Government (WoG) menerangkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batasan, lintas bidang buat capai arah bersama-sama dan selaku tanggapan terintegrasi pemerintahan pada desas-desus spesifik. WoG adalah pendekatan yang mengutamakan faktor kebersama-samaan dan hilangkan sekat-sekat bidang yang sejauh ini terjaga.

Baca juga: Pengertian Pengawasan Secara Umum

Menurut United States Institut of Peace (USIP), pengertian Whole of Government ialah satu pendekatan yang memadukan usaha kolaboratif dari lembaga pemrintah menjadi kesatuan ke tujuan bersama, selaku wujud kerjasama, kerja sama antar lembaga, pelaku pelayanan dalam mengakhiri satu permasalahan dalam servis.

WoG mendesak pelayanan yang terpadu hingga konsep kerjasama, kebersama-samaan, kesatuan dalam layani keinginan warga bisa dituntaskan dengan saat yang singkat.

Shergold (2004:11) memandang whole of government selaku pelayanan publik oleh aparat pemerintahan yang bekerja lintas batasan untuk capai arah bersama-sama, serta memberi respon terintegrasi pada desas-desus spesifik. Pendekatan yang diambil dapat pendekatan resmi atau pendekatan informal.

Whole of Government bisa diaplikasi supaya pemerintahan bisa memberi service bermutu untuk warga dan memastikan jika pekerjaan yang diemban oleh aparat pemerintahan bisa berjalan efektif dan efisien.

WoG kerap disetarakan dengan ide kebijakan integration, kebijakan coherence, cross-cutting policy-making, joined-up government, concerned decision making, kebijakan cross government atau coordination.

WoG mempunyai karakter dengan konsep-konsep itu, khususnya ciri khusus integratif lembaga atau penggabungan pelembagaan baik secara resmi atau tidak resmi pada suatu tempat.

Ciri-ciri yang lain ialah kerjasama yang berlangsung antar bidang dalam mengurusi rumor spesifik. Akan tetapi ada banyak ketidaksamaan salah satunya jika WoG mengutamakan ada penggabungan keseluruhnya (whole) komponen pemerintahan.

Sesaat konsep-konsep barusan semakin banyak mengutamakan pada perolehan arah , cara integratif lembaga, cara peraturan dan yang lain hingga penggabungan yang berlangsung cuman berlaku pada beberapa sektor spesifik yang dilihat berkaitan.

Selaku lembaga resmi negara, pemerintahan harus menggerakkan tumbuhnya nilai-nilai perekat berkebangsaan yang jamin berpadunya bermacam komponen berkebangsaan pada sebuah frame.

Whole of Government adalah salah satunya frame yang bisa diaplikasikan dalam pemerintahan dalam rencana meminimalkan disintegrasi bangsa dan hilangkan fragmentasi bidang. Semua komponen Pemerintahan, terutamanya Aparat Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan yang paling adi pada diwujudkannya whole of government.

Kenapa Whole of Government Harus Memperoleh Perhatian?

ilustrasi mengapa wog layak diperhatikan

Beberapa fakta kenapa Whole of Government (WoG) penting dan harus mendapatkan atensi dari pemerintahan, antara:

1. Factor external

Ada dorongan publik dalam merealisasikan integratif peraturan, program pembangunan dan pelayanan hingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bagus bisa terbentuk. Disamping itu, perubahan tehnologi info, keadaan dan dinamika peraturan yang lebih kompleks menggerakkan penting WoG dalam menjadikan satu intitusi pemerintahan selaku pelaksana service publik dan peraturan.

2. Factor intern

Ada peristiwa tertimpangan kemampuan bidangal selaku akibatnya karena ada nuansa persaingan antar bidang dalam pembangunan. Satu sektor jadi gagah pada sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringa, tapi malahan kontraproduktif atau “saling menihilkan”. Semasing sektor melihat bila sektornya

Selaku contoh misalkan, bidang lingkungan hidup melihat jika konservasi alam, khususnya rimba adalah fokus dalam pembangunan hingga perlu jadi selaku fokus untuk mendapatkan suport peraturan dan dana yang lebih dari bidang lainnya.

Sesaat di lain sisi, bidang pertambangan melihat jika pembangunan membutuhkan modal yang adi dan tambang bisa menyiapkannya hingga perlu jadi fokus untuk memperoleh suport peraturan dari pemerintah. Ke-2 bidang ini penting, namun ke-2 nya mempunyai ketidaksamaan atau bahkan juga berseberangan dalam arahnya.

Ketidaksamaan tujuan atau arah semasing bidang dalam pembangunan bisa mengakibatkan tumbuhnya ego bidang (mentalitas silo) yang menggerakkan sikap dan nilai pribadi atau barisan yang menyempit pada kebutuhan bidang.

Ini terang bikin rugi, sebab pengokohan bidang tanpa nilai-nilai kesatuan cuman akan mengakibatkan kompetisi antar bidang yang melawan produktif pada arah-tujuan yang lebih adi atau yang bertaraf nasional.

Kuat dan tumbuhnya bidang dalam perspektifnya masing-masing dituruti ada pelembagaan atau ketentuan ketetapan perundangan sektor yang relatif menyepelekan arah bersama atau nasional lebih memprioritaskan keperluan sektor nya.

3. Keanekaragaman background nilai, budaya dan tradisi istiadat dan wujud background yang lain menggerakkan ada kekuatan disintegrasi.

Pemerintahan selaku lembaga resmi mempunyai keharusan untuk menggerakkan tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaaan yang akan jamin berpadunya komponen-komponen berkebangsaan pada sebuah frame NKRI.

WoG jadi penting sebab benar-benar dibutuhkan satu usaha untuk pahami penting kebersama-samaan dari semua bidang buat capai arah bersama.

Sikap dan nilai yang fokus bidang harus dicairkan dan dibuat dalam dasar berkebangsaan yang lebih fundamental, yang menggerakkan ada semangat kesatuan dan persatuan.

Bagaimana Whole of Government Dikerjakan?

Bagaimana Whole of Government Dikerjakan?

Pendekatan WoG bisa dikerjakan dalam tataran kelembagaan nasional atau wilayah, akan tetapi harus dikerjakan pengaturan lebih dulu saat sebelum WoG dikenalkan. Namun, pengaturan itu tidak langsung mengubah kelembagaan atau sebaliknya.

Baca juga: Mengapa Indeks Modal Manusia Penting bagi Suatu Negara?

WoG bisa dikerjakan dimulai dari hanya pengaturan tiada bawa imbas perombakan pada kelembagaan atau lembaga. Kelembagaan yang terjebak dalam pengaturan tidak alami perombakan susunan organisasi. Dalam kelompok integratif, kelembagaan yang terjebak mulai menyamai rencana periode panjang dan rencana kerjasama.

Dalam kelompok hubungan dan pelbatan, kelembagaan menjadikan satu diri dalam tempat yang relatif permanen.
Cara-cara yang bisa dikerjakan dengan pendekatan WoG, baik dari segi pengaturan lembaga resmi atau tidak resmi diantaranya:

1. Pengokohan pengaturan antar instansi

Pengokohan pengaturan bisa dikerjakan bila jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan lagi manageable dan dapat dijangkau. Dalam praktiknya, bentang kendalian yang logis akan terbatas.

Salah satunya pilihannya ialah, kurangi jumlah instansi yang ada sampai dekati jumlah yang bagus untuk satu koordinasi. Dalam jumlah instansi yang logis, karena itu pengaturan bisa dikerjakan lebih mudah.

2. Membuat instansi pengaturan spesial

Pembangunan instansi yang tetap dan terpisah yang bekerja dalam mengkoordinasikan bidang atau kementerian berkaitan adalah langkah lakukan WoG, instansi pengaturan ini kebanyakan diberi posisi kelembagaan satu tingkat semakin tinggi, atau minimal sama dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya.

3. Membuat gugusan pekerjaan

Gugusan pekerjaan adalah wujud pelembagaan pengaturan yang dikerjakan di luar susunan resmi yang sifanya tidak permanen. Pembangunan gugusan pekerjaan kebanyakan jadi salah satunya langkah supaya sumber daya yang terjebak dalam pengaturan itu ditarik sesaat dari lingkungan formalnya untuk fokus dalam cara koordinasi.

4. Konsolidasi sosial

Konsolidasi sosial adalah wujud tidak resmi dari penggabungan pengaturan antar bidang atau instansi, tiada perlu membuat pelembagaan spesial dalam pengaturan ini. Konsolidasi sosial menggerakkan ada penyamaan nilai dan pemahaman mengenai satu hal, hingga selanjutnya akan berlangsung pengaturan alamiah.

Rintangan yang Ditemui Dalam Implementasi Whole of Government

Rintangan yang Ditemui Dalam Implementasi WoG

Beberapa rintangan yang akan ditemui dalam implementasi WoG diantaranya:

1. Kemampuan SDM dan lembaga

Kemampuan SDM dan institusi-institusi yang terjebak dalam WoG tidak sama. Ketidaksamaan kemampuan ini menjadi masalah serius saat pendekatan WoG, misalkan menggerakkan berlangsungnya merger atau pemerolehan kelembagaan, di mana berlangsung penyatuan SDM dengan kwalifikasi yang berbeda.

2. Nilai dan budaya organisasi

Bagai hal dengan kemampuan dan lembaga, nilai dan budaya organisasi juga jadi masalah pada saat berlangsung usaha kerjasama s/d penggabungan kelembagaan.

3. Kepemimpinan

kepimpinan jadi salah satunya kunci penting dalam penerapan WoG, kepimpinan yang diperlukan ialah kepimpinan yang sanggup menampung perombakan nilai dan budaya organisasi dan meramu SDM yang ada buat capai arah yang diinginkan.

Tipe pelayanan publik yang diketahui yang bisa dikerjakan dengan pendekatan Whole of Government

ilsutrasi pelayanan publik

Praktik WoG dalam pelayanan publik dikerjakan dengan menjadikan satu semua bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tipe pelayanan publik yang diketahui yang bisa dikerjakan dengan pendekatan WoG ialah:

1. Pelayanan yang memiliki sifat administratif

Pelayanan publik yang hasilkan bermacam dokumen dan beberapa surat sah yang diperlukan oleh masyarakat warga. Dokumen dan beberapa surat sah yang dibuat bisa berbentuk KTP, posisi kewarganegaraan, posisi usaha, surat pemilikan atau kepenguasaan atas barang, atau SIUP, izin rute, izin usaha akte, sertifikat lain-lain dan tanah.

Praktik Wog dalam tipe pelayanan administrasi bisa disaksikan dalam praktek-praktek penggabungan penyelenggaraan izin pada sebuah pintu bagai PTSP atau kantor SAMSAT.

2. Pelayanan layanan

Pelayanan yang hasilkan bermacam-macam layanan yang diperlukan oleh warga bagai pengajaran. Kesehatan, ketenagakerjaan, lain-lain dan perhubungan.

3. Pelayanan barang

Pelayanan yang hasilkan tipe barang yang diperlukan oleh masyarakat bagai jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih dan lain-lain.

4. Pelayanan regulative

Pelayanan dengan penegakan hukum dan ketentuan perundang-undangan, atau peraturan publik yang mengendalikan beberapa sendi kehidupan warga.

Jenis Skema Pelayanan Publik

ilustrasi jenis pelayanan publik

Berdasar alurnya, pelayanan publik bisa diperbedakan dalam 5 (lima) jenis skema pelayanan, diantaranya:

Skema pelayanan tehnis fungsional

Skema pelayanan ini ialah pelayanan bidangal, yang karakternya cuman berkaitan di antara satu bidang dengan bidang spesifik. WoG bisa dikerjakan jika skema pelayanan publik ini mempunyai watak atau keterikatan yang sama.

Skema pelayanan satu atap

Skema pelayanan yang dikerjakan secara terpadau pada satu lembaga pemerintahan yang terkait sesuai wewenang masing-masing. Skema ini mempermudah warga pemakai izin untuk mengurusi permintaan perizinan,

Skema pelayanan 1 pintu

Skema pelayanan masyarakt yang diberi secara tunggal oleh sebuah unit kerja pemerintahan berdasar penyerahan kuasa dari unit kerja pemerintahan berkaitan laiinya yang berkaitan. WoG dikerjakan secara utuh, pada saat pelayanan publik digabungkan pada sebuah unit pelayanan saja, dan rantai izin dipotong jadi satu.

Skema pelayanan terkonsentrasi

Pelayanan warga yang dikerjakan oleh satu lembaga pemerintahan yang bertindak selaku koordinator pada pelayanan lembaga pemerintahan yang lain yang berkaitan dengan sektor pelayanan warga yang bersangkutan. Skema ini serupa dengan pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Bedanya bergantung pada seberapa jauh wewenang pengaturan yang dikasih ke koordinator.

Skema pelayanan elektronik

Skema pelayanan yang paling maju dengan memakai tehnologi info dan komunikasi yang disebut otomasi dan otomastisasi pemberian service yang memiliki sifat elektronik atau online hingga bisa beradaptasi dengan kemauan dan kemampuan warga pemakai.

Persyaratan Implementasi Whole of Government

gambar Persyaratan Implementasi WOG

Dalam manfaatkan WoG, ada banyak persyaratan supaya pendekatan ini bisa diaplikasikan, menurut APSC (Shergold dan others, 2004) merangkum persyaratan untuk implementasi WoG yang bagus, diantaranya:

Budaya dan filosopi

Menyatukan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai WoG ke dalam budaya yang diyakini awalnya adalah kewajiban supaya tidak ada “culture shock” dalam dinamika organisasi. Bermacam info dan manajemen pengetahuan kerja sama jadi persyaratan dalam implementasi WoG, dan tentu saja kerja sama dan jalinan yang efisien top-down dan bottom-up dalam membuat filosopi organisasi atau pengaturan yang baik.

Langkah kerja yang baru

Ini terkait dengan bagaimana penyelenggaraan kepimpinan yang share di antara satu bidang lainnya. WoG menyaratkan ada ketrampilan atau expertise yang menempel pada SDM yang terjebak di dalamnya. Cara yang dikerjakan oleh team WoG seyogyanya fleksibel atau mungkin tidak kaku, mengikut perombakan yang kemungkinan berlangsung, dan ada sumber daya yang kooperatif.

Responsibilitas dan stimulan

Outcome atau laporan yang dipisah antar bidang, fleksibelitas dan bagaimana penghargaan dan pernyataan jadi sisi dari manajemen horizontal.

Langkah baru peningkatan peraturan dan mendesain program dan pelayanan

Collegate approach, yakni dengan pendekatan kolegial di mana semasing bidang memiliki kesetaraan dalam ambil keputusan/peraturan. Disamping itu , konsentrasi pada outcome dari cara WoG ini, dan melakukan beberapa proses diskusi dan penyertaan masyarakat di dalamnya.

Implementasi Whole of Government di Indonesia

foto Implementasi Whole of Government di Indonesia

Implementasi WoG di Indonesia bisa dipandang seperti perekat berkebangsaan dan penjamin berpadunya komponen-komponen negara. Menurut Rahmadi (2017), ada banyak rutinitas yang dapat diuapayakan oleh pemerintahan untuk diwujudkannya WoG, diantaranya:

  1. Pengokohan pengaturan antar instansi
  2. Membuat instansi pengaturan spesial
  3. Membuat gugusan pekerjaan yang karakternya tidak tetap
  4. Lakukan konsolidasi sosial dengan barisan usaha dan barisan warga

Contoh-contoh implementasi Whole of Government di Indonesia

Kementerian Koordinator Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengutarakan memalui situs resminya (2016) mempunyai program pendayagunaan teritori perdesaan.

Pengaturan yang dikerjakan oleh Kemenko PMK dikerjakan dengan instansi-instansi dan instansi dan kementerian lain bagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Awak Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian Dusun Pembangunan Wilayah Ketinggalan dan Transmigrasi.

Pengaturan yang dikerjakan oleh pemerintahan untuk menahan investasi ilegal. Dengan halaman medium Tirto, Andreas (2018) mengutarakan jika untuk lakukan penjagaan investasi ilegal , pemerintahan menunjuk Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) menjadi fasilitator, dan ada 13 instansi yang terjebak dalam pengaturan itu.

Dalam kerjasama ini, OJK akan memberi program capacity building ke 13 instansi yang terjebak, supaya lembaga-lembaga itu lebih bertanggungjawab.

Kerjasama dan pengaturan ini dibuat sebab OJK yakini jika pengusutan pada aktivitas investasi ilegal tidak dapat ditanggung semuanya ke OJK, akan dan juga elemen instansi yang lain mempunyai wewenang yang sesuai jatah dan domain semasing.

Whole of Government dalam Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

WoG dalam Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Berdasar UUD 1945 dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4 ayat (1) memutuskan jika “Presiden Republik Indonesia menggenggam kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Landasan”

Dalam kerangka governance yang bagus, karena itu mekanisme penyelenggaraan peemrintahan negara ialah keseluruhnya penyelenggaraan kekuasaan peemrintahan (executive power) dengan manfaatkan dan memberdayakan kekuatan pemerintahan dan seluruh aparatnya dari seluruh rangking pemerintahan dan semua wakil rakyat di daerah negara Indonesia, dan dengan manfaatkan juga seluruh dana dan daya yang ada secara nasional untuk terwujudnya arah negara dan diwujudkannya harapan bangsa seperti diartikan dalam Pembukaan UUD 1945.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara adalah sisi integral dan paling menguasai dalam mekanisme penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, pengoperasian dari seluruh ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, terkecuali sudah secara eksklusif dan terang jadi kuasa lembaga-lembaga negara di luar eksekutif.

Whole of Government dalam Cakupan Jalinan di antara Pemerintahan Pusat dan Wilayah dan antar Wilayah

Jalinan di antara Pemerintahan Pusat dan Wilayah dan antar Wilayah benar-benar berkaitan erat dengan beberapa prinsip dan arah pemberian Otonomi Wilayah, baik keapda Wilayah Provinsi atau ke Wilayah Kabupaten dan Kota, berdasar azas desentralisasi.

Merujuk pada ketetapan Pasal 18A dan 18B UUD 1945:

  1. Jalinan kuasa, yang pengerjaannya memerhatikan kekhususan dan keberagaman wilayah;
  2. Jalinan keuangan, pelayanan umum, pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya yang lain, yang dikerjakan secara adil dan sesuai berdasar Undang-Undang; dan
  3. Jalinan dalam soal pernyataan pembertukan Wilayah

Whole of Government dalam Pelayanan Publik di Cakupan Administrasi Pemerintahan

Berdasar UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (UU AP), administrasi pemerintahan ialah tata seperti dalam ambil keputusan dan/atau perlakuan oleh Awak dan/atau Pejabat Pemerintahan selaku elemen yang melakukan peranan pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan atau pelaksana negara yang lain.

Keputusan administrasi pemerintahan yang disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi ialah ketentuan tercatat yang dikeluarkan oleh Awak dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedang pengertian Perlakuan Adminsitrasi Pemerintahan ialah tindakan pejabat pemerintahan atau pelaksana negara yang lain untuk lakukan dan/atau mungkin tidak lakukan tindakan nyata dalam rencana penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasar UU AP, administrasi pemerintahan tersebut mempunyai tujuan:

  1. Membuat teratur penyelenggaraan administrasi pemerintahan
  2. Membuat kejelasan hukum
  3. Menahan terjaidnya penyimpangan kuasa
  4. Jamin responsibilitas Awak dan/atau Pejabat Pemerintahan
  5. Memberi pelindungan hukum ke masyarakat dan aparat pemerintahan
  6. Melakukan ketetapan ketentuan perundang-undangan dan mengaplikasikan AUPB; dan
  7. Memberi pelayanan yang sebagus-baiknya ke masyarakat.

Birokrasi adalah alat pemerintahan untuk menyiapkan pelayanan publik dan perencana, eksekutor dan pengawas peraturan. Di negara berkembang bagai Indonesia, pelayanan publik yang dikasih ke warga tidak dapat disebutkan baik sebab pelayanan yang disiapkan oleh pemerintahan berkesan “mempersusah dibanding memudahkan”.

Kesan-kesan negatif ini bisa disaksikan bukan hanya dari perform pelayanan, akan tetapi dari kurang kuatnya pengaturan antar departemen yang berimplikasi pada ketidakefisienan dan ketidakefektifan manajemen dan ketimpangan di antara pemerintahan dan agen-agen sosial mengenai arah dan arah pelayanan publik.

Walau sebenarnya, keperluan dan kesadaran warga pada pelayanan publik yang sempurna makin tinggi. Warga lagi inginkan pelayanan cepat, nyaman dan aman.

Oleh karena itu, satu evolusi administrasi publik dengan pendekatan “Whole of Government” yang sudah diaplikasikan di beberapa negara dalam layani warga benar-benar pas diaplikasikan di Indonesia, dengan konsep kerjasama dan konsep satu arah hingga latar dalam pelayanan bisa merujuk azas efisien dan efektif.

Indonesia adalah negaraa di dunia yang lagi berusaha menerapkan Whole of Government. Untuk capai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, karena itu beberapa prinsip Whole of Government jadi inovasi yang penting diambil dalam bermacam lembaga penting pemerintahan.

Terselenggaranya WoG bertopang pada beberapa prinsip dasar bagai keterlibatan warga, tegaknya dominasi hukum, transparan, kepedulian, tujuan pada kesepakatan, kesetaraan, efektivitas dan efektivitas, responsibilitas dan misi vital. Karena itu apa yang diimpikan Indonesia merealisasikan pemerintahan bersih dan bagus (clean and good governance) bisa diwujudkan.

Ini disertai dengan usaha untuk meminimalkan beberapa faktor negatif bagai kebutuhan politik yang bikin rugi, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar wewenang dan minimnya kredibilitas dan transparan. Faktor-faktor di atas sedang menjadi persoalan serius untuk Indonesia sampai pemerintahan belum terselenggara dengan baik.

Selain itu, harmonisasi di antara pemerintahan dan warga lagi jadi pekerjaan rumah yang serius. Whole of Government ialah harapan dan usaha untuk capai pemerintahan yang bagus, aspiratif, terbuka, efisien dan efektif.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *