Pengertian, Fungsi, Sifat, Unsur serta Objek Hukum Administrasi Negara

hukum administrasi negara

Pengertian Hukum Administrasi Negara

Lompoulu – Hukum Administrasi Negara secara universal dilihat selaku bagian ilmu hukum yang berfokus pada bermacam aksi yang terbentuk dalam kerangka penyelenggaraan suatu negara.

Kerap pula diketahui dengan sebutan Hukum Tata Usaha Negara ataupun Hukum Pemerintahan.

Hukum administrasi negara ialah elemen dari hukum publik yang dijabarkan dari hukum tata negara.

Hukum ini mengelola tiap aksi, sikap serta pengambilan keputusan oleh bermacam lembaga pemerintah dalam melaksanakan guna kenegaraan.

Bagi Utrecht dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negeri dalam Teori Sisa ( Residu Theory), administrasi negara bagaikan complex ambten/apparaat ataupun gabungan jabatan- jabatan administrasi,

yang terletak dibawah pimpinan pemerintah melaksanakan sebagian tugas pemerintah yang tidak ditugaskan pada tubuh peradilan serta pembuat Undang- Undang serta tubuh pemerintah yang lebih rendah ( Utrecht, 1969: 7).

Hukum Administrasi Negara merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengendalikan serta memadu tentang gimana sistem bekerjanya lembaga- lembaga ataupun alat- alat administrasi Negara dalam penuhi tugas, guna, wewenang tiap- tiap, serta ikatan dengan lembaga ataupun perlengkapan peralatan Negara lain dan ikatan dengan warga dalam melayani masyarakat Negara.

Dalam makna luas Hukum Administrasi Negara dibagi jadi hukum tata pemerintah, hukum tata usahan Negara serta Hukum administrasi Negara dalam makna kecil. Hukum administrasi Negara ialah sesuatu bidang pengaturan hukum yang sangat berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi Hukum Administrasi Negara

1. Fungsi Directif, selaku pengarah dalam membangun buat membentuk warga yang hendak dicapai setimpal dengan tujuan bernegara.

2. Fungsi Integratif, selaku pembina kesatuan bangsa.

3. Fungsi Stabilitatif, selaku pemelihara serta penjaga keselarasan, keserasian serta penyeimbang dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

4. Fungsi Perfektif, selaku penyempurna terhadap aksi administrasi negeri dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

5. Fungsi Korektif, baik terhadap masyarakat negeri ataupun negeri administrasi negeri dalam memperoleh keadilan.

Bagi M. Hadjon, Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi bagaikan berikut:

1. Fungsi Normatif, menyangkut penormaan kekuasaan pemerintah.

2. Fungsi Instrumental, yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan memerintah.

3. Fungsi Jaminan, merupakan kalau norma serta instrumen yang digunakan dalam melaksanakan pemerintahan wajib menjamin proteksi hukum untuk rakyat.

Sifat Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negeri memiliki sifat selaku berikut:

– Tidak seragam

– Sukar dikodefikasi

– Mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia serta peka terhadap politik.

Bagi G. Pringgodigdo, pengertian Hukum Administrasi Negeri mencakup 3 unsur ialah( Marbun, 2000: 11):

– Hukum Tata Pemerintahan( HTP) ialah eksekutif ataupun kegiatan eksekutif ataupun tata penerapan Undang- Undang,

– Hukum Administrasi Negara( HAN) dalam makna kecil ialah tentang tata pengurusan rumah tangga negara( rumah tangga negara di maksudkan, seluruh tugas- tugas yang diresmikan dengan Undang- Undang bagaikan urusan negara);

dan

– Hukum Tata Usaha Negara( HTUN) yang berkait dengan pesan menyurat ataupun kearsipan.

Sebaliknya E. Utrecht mengemukakan kalau Hukum Adminsitrasi Negara itu memiliki objek bagaikan berikut( 1969: 9):

– Sebagian hukum menimpa ikatan hukum antara perlengkapan peralatan negara yang satu dengan perlengkapan peralatan negara yang lain.

– Sebagian ketentuan hukum menimpa ikatan hukum antara peralatan negara dengan perseorangan privat. HAN pula merupakan perhubungan- perhubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga membolehkan para pejabat negara melaksanakan tugasnya yang istimewa

Dengan kata lain dapat di kemukakan kalau objek Hukum Administrasi Negara merupakan seluruh perbuatan yang tidak tercantum tugas mengadili, walaupun bisa jadi tugas itu dicoba oleh tubuh di luar eksekutif; untuk HAN yang berarti bukan siapa yang melaksanakan tugas itu namun merupakan masuk ke( bidang) manakah tugas itu. Hukum Administrasi Negara ialah himpunan peraturan- peraturan istimewa.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *